Chat with us, powered by LiveChat

Apa yang dimaksud Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)?

 Seringkali kita mendengar di media-media tentang pencucian uang (money laundry) dan permasalahan terorisme. Keduanya termasuk dalam kategori tindak pidana yang oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang. Sekilas akan kita bahas tentang undang-undang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Definisi:

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. (SE BI No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009)

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris. (UU No.9 Tahun 2003 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme)

Keduanya, bila tidak dicegah akan berdampak ancaman bagi stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan. Selanjutnya dapat  mengganggu rasa aman dan kedaulatan negara mengingat tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara.

 

Aktivitas keduanya, baik pencucian uang dan pendanaan terorisme, langsung atau tidak langsung pasti menggunakan jasa keuangan, baik bank ataupun lembaga keuangan non-bank lainnya. Oleh karena itu pemerintah, baik melalui Menteri Keuangan, dan OJK sebagai lembaga pengawan lembaga keuangan telah mengatur hal tersebut melalui undang-undang, yaitu:

·         UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

·         UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

·         PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU PPT bagi Bank Umum

·         PBI No. 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program APU PPT bagi BPR dan BPRS

·         POJK No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program APU PPT oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non Bank

·         POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal

Baik Bank maupun industri keuangan non bank dalam aturan perundang-undangan tersebut mempunyai kewajiban untuk:

·         Memiliki unit kerja khusus yang melakukan penerapan APU dan PPT

·         Memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan dan prosedur tertulis

·         Melaporkan pelaksanaan Pengkinian Data Nasabah

·         Melaksanakan program pelatihan bagi SDM tentang APU dan PPT

·         Membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK

Ketidak-taatan pada penerapan program APU dan PPT tersebut, bagi lembaga keuangan, baik bank atau non bank, dapat mengakibatkan sanksi, yaitu antara lain: mendapat teguran tertulis, membayar penalti, penurunan tingkat kesahatan bahkan sampai pembekuan kegiatan usaha tertentu oleh OJK.

Uraian diatas hanya Sekilas tentang undang-undang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Pada masing-masing undang-undang telah diuraikan secara detail tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, baik untuk lembaga Bank, maupun industri keuangan non bank.

 sumber: liputan6.com

 

Please share this

Leave a Reply

Close Menu